Sulteng Siap Tuan Rumah FORNAS 2027
Palu, Sulawesi Tengah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Sulteng menggelar rapat koordinasi dengan KORMI Nasional (KORMINAS) terkait kesiapan menjadi tuan rumah Festival Olahraga Masyarakat Nasional (FORNAS) IX 2027. Bertempat di ruang polibu kantor gubernur. Senin, 31/08/2026.
Pertemuan tersebut penting dalam proses bidding setelah Sulawesi Tengah harus mengikuti penjaringan tuan rumah FORNAS IX 2027.
Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menegaskan komitmennya, Sulawesi Tengah sebagai tuan rumah FORNAS IX 2027.
“Terlepas dari segala macam kekurangan, tentu ini menjadi tekad kita bersama untuk menjadi tuan rumah yang terbaik,” ujar Gubernur Sulteng.
Gubernur Sulteng menyampaikan dengan persiapan yang telah dilakukan KORMI Sulteng bersama pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan, Sulawesi Tengah mampu menjadi tuan rumah FORNAS 2027 yang sukses
Ketua KORMI Sulteng, Syaifullah Djafar, menyampaikan bahwa dokumen bidding telah dimasukkan pada 18 Agustus 2026.
“Dokumen tersebut selanjutnya difinalisasi oleh KORMINAS dan seluruh persyaratan yang diajukan telah memenuhi kualifikasi awal sesuai ketentuan.” Ujar ketum kormi
Kesiapan venue Sedikitnya 40 venue telah diproyeksikan dan tersebar di Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Donggala. Venue tersebut dipersiapkan untuk mendukung pelaksanaan berbagai cabang olahraga masyarakat dengan kapasitas hingga sekitar 120 Inorga.
Aspek mitigasi bencana juga di masukan dalam biiding tersebut, penting mengingat Sulawesi Tengah merupakan salah satu wilayah menghadapi berbagai potensi bencana.
Ketua Umum KORMINAS Adil Hakim mengapresiasi paparan kesiapan Sulawesi Tengah. Persiapan yang dilakukan Pemprov Sulteng dan KORMI Sulteng menunjukkan progres yang baik.
Faktor keamanan, keselamatan, kesehatan, kebersihan, kontingensi, serta mitigasi bencana juga menjadi bagian penting dalam proses verifikasi.
Event ini diharapkan mampu menjadi penggerak sports tourism sekaligus memberikan dampak terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah khususnya Sulawesi Tengah.
